Thailand Berhentikan Perjanjian Damai Dengan Kamboja. Ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja kembali memanas setelah Bangkok secara resmi menangguhkan perjanjian damai yang dibroker Malaysia. Pengumuman ini datang pada 10 November 2025, hanya dua minggu setelah kesepakatan itu dirayakan sebagai langkah maju menuju stabilitas regional. Pemicunya: ledakan ranjau darat yang melukai dua tentara Thailand di wilayah perbatasan yang disengketakan, memicu tuduhan saling serang dan kegagalan mematuhi gencatan senjata. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul tak ragu menyatakan penangguhan implementasi kesepakatan, termasuk penundaan pembebasan 18 tentara Kamboja yang ditawan. Di tengah sejarah panjang sengketa wilayah seperti Kuil Preah Vihear, kejadian ini bukan hanya soal ranjau tua, tapi juga simbol kegagalan diplomasi di Asia Tenggara. Saat matahari terbit di Bangkok, dunia bertanya: apakah ini awal dari eskalasi baru, atau sekadar gertakan politik menjelang pemilu Thailand? REVIEW KOMIK
Latar Belakang Sengketa Perbatasan: Thailand Berhentikan Perjanjian Damai Dengan Kamboja
Konflik Thailand-Kamboja bukanlah hal baru; akarnya menjalar hingga abad lalu, ketika Mahkamah Internasional menetapkan Kuil Preah Vihear sebagai wilayah Kamboja pada 1962. Thailand, yang merasa keputusan itu merugikan, sering menantang batas tersebut, memicu bentrokan bersenjata pada 2008-2011 yang menewaskan puluhan prajurit dan warga sipil. Sejak itu, kedua negara berulang kali duduk di meja perundingan, tapi ketegangan tetap mengintai seperti ranjau yang terkubur di hutan perbatasan.
Perjanjian damai terbaru lahir dari mediasi Malaysia pada akhir Juli 2025, setelah insiden tembak-menembak sporadis di daerah Chong Bok. Kesepakatan itu mencakup gencatan senjata permanen, penarikan pasukan dari zona netral, dan pertukaran tawanan—termasuk 18 prajurit Kamboja yang ditangkap Thailand atas tuduhan penyelundupan. Bangkok dan Phnom Penh saling berjanji patroli bersama dan demining ranjau peninggalan perang Vietnam, dengan target selesai akhir tahun. Namun, tuduhan pelanggaran terus bermunculan: Thailand klaim Kamboja bangun pos militer ilegal, sementara Phnom Penh tuduh Bangkok sabotase upaya perdamaian. Analis regional bilang, sengketa ini lebih dari wilayah; ini soal nasionalisme yang dimanfaatkan politisi kedua pihak untuk kumpulkan dukungan domestik. Di Thailand, di mana militer punya pengaruh besar, isu ini jadi amunisi bagi koalisi pemerintahan yang rapuh.
Pemicu Ledakan dan Pengumuman Penangguhan: Thailand Berhentikan Perjanjian Damai Dengan Kamboja
Kejadian memuncak pagi 9 November di dekat desa perbatasan Sa Kaeo, Thailand selatan. Dua tentara Thailand sedang patroli rutin ketika ranjau anti-personel meledak, melukai mereka parah—satu kehilangan kaki, yang lain patah tulang. Militer Thailand langsung tuduh ranjau itu milik Kamboja, meski Phnom Penh bilang itu peninggalan perang lama yang tak sengaja tersisa. Investigasi awal tunjukkan ledakan terjadi di zona demiliterisasi, yang seharusnya sudah dibersihkan sejak kesepakatan Juli.
Tak butuh waktu lama bagi Bangkok bereaksi. Sore itu, PM Anutin gelar konferensi pers darurat, umumkan penangguhan keseluruhan perjanjian. “Kami tak bisa percaya mitra yang biarkan prajurit kami terluka,” katanya tegas, sambil tahan pembebasan tawanan Kamboja yang dijadwalkan 21 November. Menteri Pertahanan Gen. Nattapon Nakpanich tambah, Angkatan Udara Kerajaan Thailand juga tangguhkan semua protokol kerjasama, termasuk latihan bersama dan berbagi intelijen. Langkah ini langsung perkuat pasukan di perbatasan, dengan tambahan 500 prajurit dan drone pengintai. Di Kamboja, Perdana Menteri Hun Manet sebut tuduhan itu “provokasi murahan”, tapi tak tutup pintu diplomasi—ia undang mediator Malaysia untuk klarifikasi. Meski demikian, pasukan Kamboja juga dikerahkan, ciptakan suasana tegang seperti era 2011.
Respons Regional dan Implikasi Ekonomi
Reaksi tak terbatas di perbatasan. ASEAN, yang lama kesulitan tangani konflik internal, langsung gelar pertemuan darurat virtual. Malaysia, sebagai broker, usaha mediasi ulang, tapi Thailand tolak hingga “keamanan terjamin”. Indonesia dan Vietnam tawarkan bantuan demining netral, sementara China—sekutu dekat Kamboja—peringatkan “stabilitas regional jangan diganggu”. Di AS, juru bicara Departemen Luar Negeri sebut khawatir atas potensi eskalasi, ingatkan kedua negara patuhi hukum internasional.
Dampaknya langsung terasa di ekonomi. Perdagangan bilateral, senilai miliaran dolar setahun, bergantung pada perbatasan damai—dari beras Kamboja ke pariwisata Thailand. Penangguhan ini tekan ekspor Thailand ke Kamboja hingga 20 persen, picu kekhawatiran di pasar saham Bangkok. Wisatawan asing, yang ramai ke Kuil Preah Vihear, kini ragu kunjungi zona panas. Bagi warga lokal, seperti petani di Sa Kaeo dan Oddar Meanchey, ketakutan terbesar adalah blokade perdagangan yang hambat mata pencaharian. Analis bilang, jika konflik memburuk, ini bisa ganggu koridor ekonomi Mekong, di mana investasi China dan Jepang banyak terlibat. Di sisi politik, Anutin manfaatkan isu ini untuk naikkan popularitas, sementara Hun Manet hadapi tekanan internal dari nasionalis Kamboja yang tuntut respons keras.
Kesimpulan
Penangguhan perjanjian damai Thailand-Kamboja adalah pengingat rapuhnya perdamaian di Asia Tenggara, di mana ranjau lama bisa picu ledakan baru. Dari tuduhan saling serang hingga penundaan tawanan, kejadian ini buka luka sengketa wilayah yang tak pernah sembuh total. Bagi Bangkok, ini langkah tegas lindungi prajuritnya; bagi Phnom Penh, ujian diplomasi di bawah kepemimpinan muda. Tapi, tanpa mediasi kuat dari ASEAN, risiko bentrokan bersenjata nyata—mengingatkan tragedi 2011 yang rugikan ratusan nyawa. Harapannya, kedua negara pilih dialog daripada dendam, dengan Malaysia pimpin jalan keluar. Di perbatasan yang hijau itu, perdamaian bukan pilihan, tapi keharusan—sebuah pelajaran bagi tetangga yang saling bergantung. Saat malam tiba di Bangkok, doa untuk prajurit yang terluka tetap bergema, sambil dunia tunggu langkah selanjutnya menuju hari esok yang lebih tenang.
