Korut Ancam Hukuman Mati bagi Penonton Drama Korsel. Bayangkan remaja di suatu desa terpencil, tersenyum saat menyaksikan adegan romantis di layar ponsel kecil—hanya untuk berakhir di depan regu tembak keesokan harinya. Ini bukan plot film thriller, melainkan realitas kelam di Korea Utara, di mana menonton drama Korea Selatan kini bisa berujung hukuman mati. Laporan terbaru dari PBB, dirilis awal September 2025, mengungkap eskalasi represi: setidaknya enam undang-undang baru sejak 2015 memberlakukan eksekusi untuk menonton dan membagikan konten asing, termasuk K-drama populer. Kim Jong Un tampaknya semakin khawatir dengan pengaruh budaya Selatan yang meresap melalui USB dan balon lintas batas. Insiden terbaru melibatkan puluhan remaja dieksekusi publik, memicu gelombang ketakutan di kalangan warga. Artikel ini menyelami mengapa hal ini terjadi, apa yang boleh ditonton warga, dan apakah ada suara protes di balik tembok isolasi Pyongyang. BERITA BOLA
Kenapa Penonton Drama Korsel di Korut Bisa Dihukum Mati: Korut Ancam Hukuman Mati bagi Penonton Drama Korsel
Alasan utama di balik ancaman hukuman mati ini adalah upaya mati-matian rezim Kim Jong Un untuk membendung arus informasi luar yang menggoyahkan ideologi Juche. Sejak 2020, undang-undang anti-reaksioner baru secara eksplisit menyamakan menonton, menyimpan, atau membagikan drama Korea Selatan dengan pengkhianatan negara—layak hukuman mati. Ini bukan sekadar larangan; ini perang melawan “racun kapitalis” yang membuat warga membandingkan kehidupan mereka dengan kemewahan di Seoul.
Laporan PBB 2025 mencatat bahwa eksekusi telah “signifikan meluas” untuk kejahatan semacam ini, dengan kasus-kasus melibatkan remaja yang tertangkap melalui pengawasan teknologi canggih seperti pemeriksaan ponsel rutin. Contoh nyata: pada Juli 2024, sekitar 30 siswa SMP dieksekusi secara publik karena menonton K-drama dari USB yang dilemparkan defektor melalui balon. Seorang pelarian tahun 2023 bersaksi bahwa tiga temannya, termasuk pemuda 23 tahun, ditembak mati setelah sidang kilat—dibandingkan dengan kasus narkoba. Bahkan Squid Game, serial Netflix 2021, memicu eksekusi seorang pria yang menyelundupkannya, karena plotnya yang dystopian terlalu mirip kritik terhadap ketidakadilan di Korut.
Mengapa K-drama begitu berbahaya? Karena ia menawarkan jendela ke dunia alternatif: kebebasan, cinta bebas, dan kemakmuran yang kontras tajam dengan kelaparan dan pengawasan ketat di Utara. Rezim khawatir ini memicu keraguan, terutama di kalangan pemuda yang haus akan hiburan. Dengan balasan balon sampah ke Selatan dan pemblokiran perbatasan ketat pasca-pandemi, Pyongyang ingin memadamkan “gelombang Korea” ini sebelum membesar. Hasilnya? Eksekusi publik bukan hanya hukuman, tapi pesan teror untuk mencegah yang lain.
Lalu Para Warga Harus Menonton Apa di Korut
Di Korea Utara, pilihan hiburan warga dibatasi ketat oleh negara, dirancang untuk memperkuat loyalitas pada pemimpin dan ideologi sosialis. Tak ada Netflix atau streaming bebas; semua saluran TV dan radio dikendalikan Partai Buruh, dengan jadwal ketat yang menekankan propaganda. Warga biasanya menonton berita Juche, di mana Kim Jong Un digambarkan sebagai pahlawan tak tertandingi, atau film klasik seperti “Pulgasari” yang memuji perjuangan rakyat melawan imperialis.
Untuk drama sehari-hari, ada serial lokal seperti “Our Warm Love” atau “The Flower Girl,” yang sering menampilkan cerita romansa patriotik—pasangan yang bertemu di pabrik atau ladang, sambil memuji kebijakan negara. Film perang seperti “Wolmi Island” mereproduksi kemenangan melawan AS, sementara dokumenter memuji proyek nuklir atau panen rekor. Anak muda diwajibkan ikut sesi menonton kelompok di sekolah atau unit lingkungan, di mana diskusi wajib memuji konten tersebut.
Meski begitu, kualitasnya sering rendah: produksi sederhana, plot klise, dan sensor berat yang menghapus elemen “reaksioner” seperti pakaian modern atau dialog romantis berlebih. Ponsel dan TV disetel ulang untuk blokir frekuensi asing, dan pemilik harus laporkan konten ilegal. Bagi warga, ini berarti hiburan jadi alat indoktrinasi, bukan pelarian. Beberapa pelarian bilang, meski membosankan, ini satu-satunya opsi aman—karena satu klik salah bisa berujung sel tahanan.
Apakah Tidak Ada Warga Negara Korut yang Protes Akan Hal Ini
Protes terbuka di Korea Utara hampir mustahil, tapi tanda-tanda ketidakpuasan merayap melalui cerita pelarian dan laporan rahasia. Rezim mengandalkan jaringan pengawasan masif—tetangga saling lapor via inminban, dan teknologi seperti AI deteksi bahasa Selatan di ponsel—membuat demonstrasi berisiko tinggi. Namun, laporan PBB 2025 catat bahwa konsumsi media asing justru meningkat meski hukuman mati, menandakan bentuk perlawanan pasif: warga tetap menonton secara sembunyi-sembunyi, meski tahu risikonya.
Beberapa kasus bocor menunjukkan ketegangan. Pada 2024, video langka menampilkan dua remaja dihukum kerja paksa 12 tahun karena K-drama, tapi sumber lokal bilang warga desa diam-diam simpati, berbisik tentang ketidakadilan. Pelarian seperti Kang Gyuri, yang kabur 2023, cerita teman-temannya menangis saat eksekusi, tapi tak berani protes karena takut kaitan keluarga. Laporan Kementerian Unifikasi Korea Selatan 2024 sebut, meski eksekusi publik dimaksudkan ciptakan ketakutan, ia justru picu keraguan diam-diam: “Mengapa kita hidup begini?” tanya pemuda setelah lihat drama.
Ada juga perlawanan halus: pasar gelap USB tetap ramai, dan balon dari aktivis Selatan terus datang. Tapi protes massal? Jarang, karena ingatan Revolusi 1950-an dan kamp tahanan politik yang telan ratusan ribu jiwa. Beberapa analis bilang, ini “perlawanan senyap” yang erodasi rezim dari dalam, tapi untuk sekarang, ketakutan menang.
Kesimpulan: Korut Ancam Hukuman Mati bagi Penonton Drama Korsel
Ancaman hukuman mati untuk penonton drama Korea Selatan di Korea Utara adalah cerminan rezim yang semakin paranoid, di mana hiburan jadi medan perang ideologi. Dari eksekusi remaja hingga propaganda TV wajib, semuanya dirancang pertahankan kendali mutlak Kim Jong Un. Meski warga terjebak antara ketakutan dan keingintahuan, tanda perlawanan pasif menunjukkan retakan di tembok isolasi. Di tengah laporan PBB yang mengguncang dunia, ini pengingat bahwa kebebasan informasi adalah hak dasar—dan represi seperti ini hanya percepat erosi legitimasi Pyongyang. Bagi komunitas internasional, saatnya tekan lebih keras untuk hak asasi, karena di balik layar gelap, ada suara-suara yang haus akan cahaya.
