China Klaim Wilayah Laut Filipina Picu Ketegangan. Ketegangan di Laut China Selatan kembali memanas setelah kapal Penjaga Pantai China (CCG) melakukan manuver agresif terhadap kapal pasokan Filipina di Second Thomas Shoal (Ayungin Shoal) pada 30 Januari 2026. Insiden ini terjadi saat kapal Filipina BRP Sindangan berusaha mengirim bahan bangunan dan logistik ke BRP Sierra Madre, kapal perang yang sengaja dikandangkan sebagai pos militer permanen sejak 1999. China mengklaim kembali bahwa Second Thomas Shoal termasuk dalam “wilayah kedaulatan tak terbantahkan” mereka, sementara Filipina menegaskan haknya atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai UNCLOS. Bentrokan fisik ringan—termasuk tabrakan lambung dan penyemprotan meriam air—menyebabkan kerusakan kecil pada kapal Filipina dan memicu kecaman keras dari Manila serta dukungan dari Amerika Serikat dan Jepang. INFO PROPERTI
Kronologi Insiden dan Klaim China: China Klaim Wilayah Laut Filipina Picu Ketegangan
Sekitar pukul 06.45 waktu Manila, dua kapal CCG (kapal nomor 21555 dan 3302) menghalangi jalur BRP Sindangan yang sedang menuju Second Thomas Shoal. Menurut laporan Angkatan Laut Filipina, CCG menggunakan water cannon dan melakukan blocking maneuver berulang hingga jarak hanya 10–15 meter. Kapal Filipina sempat terhenti selama hampir dua jam sebelum akhirnya mundur tanpa menyelesaikan misi resupply. Tidak ada korban luka, tapi kapal BRP Sindangan mengalami kerusakan pada antena radar dan beberapa bagian lambung akibat tabrakan.
China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian menyatakan bahwa tindakan CCG adalah “penegakan hukum yang sah di wilayah kedaulatan China” dan menuduh Filipina “melanggar kesepakatan” serta “mengganggu ketertiban maritim”. Beijing juga menegaskan bahwa Second Thomas Shoal (yang mereka sebut Ren’ai Jiao) adalah bagian integral dari Kepulauan Nansha dan tidak termasuk dalam ZEE Filipina. Klaim ini bertentangan dengan putusan arbitrase 2016 yang menyatakan China tidak memiliki hak historis atas wilayah tersebut.
Respons Filipina dan Dukungan Sekutu: China Klaim Wilayah Laut Filipina Picu Ketegangan
Presiden Ferdinand Marcos Jr. langsung menggelar rapat keamanan nasional dan menyatakan bahwa “Filipina tidak akan mundur satu inci pun dari wilayahnya yang sah”. Manila mengajukan protes diplomatik resmi ke Beijing dan mengumumkan akan meningkatkan patroli bersama dengan Amerika Serikat di ZEE-nya. Angkatan Laut Filipina juga mempercepat pengerahan kapal tambahan ke Second Thomas Shoal untuk memastikan pasokan rutin ke BRP Sierra Madre.
Amerika Serikat melalui pernyataan Departemen Luar Negeri menyatakan “dukungan penuh” terhadap hak maritim Filipina dan menegaskan bahwa serangan terhadap kapal Filipina di ZEE-nya akan memicu Pasal IV Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina. Jepang dan Australia juga mengeluarkan pernyataan serupa, mengecam tindakan China sebagai “ancaman terhadap kebebasan navigasi” di kawasan. ASEAN melalui pernyataan ketua bergilir menyatakan “keprihatinan mendalam” dan mendesak semua pihak menahan diri.
Implikasi Regional dan Ekonomi
Insiden ini meningkatkan risiko konfrontasi langsung antara kapal China dan Filipina di Laut China Selatan. Harga minyak Brent naik 2,1% menjadi US$ 87,80 per barel karena kekhawatiran gangguan jalur perdagangan. Rupiah sempat melemah 0,3% terhadap dolar AS, sementara indeks saham Filipina PSEi turun 1,4% di awal perdagangan. Di sisi lain, China mengklaim bahwa “situasi terkendali” dan menyalahkan Filipina atas provokasi.
Kedua negara kini saling menyiapkan langkah diplomatik dan militer. Filipina berencana mengajukan kasus baru ke Mahkamah Arbitrase Permanen, sementara China memperkuat kehadiran kapal CCG di sekitar Second Thomas Shoal.
Kesimpulan
Insiden di Second Thomas Shoal pada 30 Januari 2026 menunjukkan bahwa ketegangan Laut China Selatan masih sangat tinggi meski ada upaya diplomasi. Klaim China yang agresif dan respons tegas Filipina dengan dukungan sekutu Barat berpotensi memicu eskalasi lebih lanjut jika tidak ditangani dengan hati-hati. Dunia kini menunggu apakah kedua pihak akan memilih jalur dialog atau justru memperbesar kehadiran militer. Yang pasti, kawasan ini tetap menjadi salah satu titik panas geopolitik global—dan stabilitasnya memengaruhi perdagangan serta keamanan energi seluruh Asia Pasifik. Semoga akal sehat dan diplomasi masih bisa mencegah konflik terbuka di perairan yang sudah terlalu lama diperebutkan.
