Bahlil Kumpulkan Pengusaha Tambang Sebelum Bulan Oktober. Jakarta, 1 Agustus 2025 – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana mengumpulkan para pengusaha tambang dan asosiasi pertambangan sebelum Oktober 2025. Pertemuan ini bertujuan menyosialisasikan perubahan aturan penting di sektor pertambangan, khususnya terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Langkah ini muncul di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan tambang di Indonesia, yang kerap menuai kontroversi, mulai dari dugaan korupsi hingga dampak lingkungan. Bahlil, yang dikenal vokal dan berlatar belakang pengusaha, menegaskan bahwa perubahan ini untuk mencegah celah korupsi dan memastikan tata kelola tambang lebih transparan. Rencana ini langsung memicu perbincangan hangat di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. BERITA LAINNYA
Siapa Itu Bahlil?
Bahlil Lahadalia adalah Menteri ESDM yang dilantik pada 19 Agustus 2024, menggantikan Arifin Tasrif. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 2021. Bahlil juga Ketua Umum Partai Golkar sejak Agustus 2024, terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional XI. Ia memiliki pengalaman sebagai pengusaha tambang melalui PT Rifa Capital, yang bergerak di sektor batu bara, emas, dan nikel. Bahlil dikenal sebagai sosok energik yang dekat dengan Presiden Joko Widodo dan kini menjadi bagian penting dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia tak lepas dari kontroversi, termasuk tuduhan tebang pilih dalam pencabutan izin tambang dan dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi, meski ia membantah keras tuduhan tersebut.
Kenapa Ia Ingin Mengumpulkan Pengusaha Tambang?
Pertemuan ini terkait perubahan kebijakan RKAB, yang kini akan berlaku satu tahun sekali, bukan tiga tahun seperti sebelumnya. Tujuannya untuk memperketat pengawasan dan mencegah celah korupsi, seperti manipulasi dokumen RKAB yang sempat mencuat dalam kasus di Bengkulu. Bahlil ingin memastikan semua perusahaan tambang, baik batu bara, nikel, maupun mineral lain, mematuhi aturan baru ini. Selain itu, ia mendorong hilirisasi dan keadilan ekonomi bagi daerah tambang, agar masyarakat lokal menjadi tuan di negerinya sendiri. Langkah ini juga mencakup evaluasi izin tambang, terutama setelah polemik tambang nikel di Raja Ampat, yang menuai kritik karena dampak lingkungannya.
Apa Pendapat Netizen atau Masyarakat Soal Ini?
Reaksi masyarakat bervariasi. Di media sosial, sebagian netizen mendukung langkah Bahlil, menilai perubahan RKAB bisa meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik korupsi di sektor tambang. Namun, banyak juga yang skeptis, merujuk pada kontroversi sebelumnya, seperti dugaan jual-beli izin tambang saat Bahlil menjabat Menteri Investasi. Aktivis lingkungan, termasuk dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), mengkritik Bahlil karena dianggap memprioritaskan kepentingan korporasi ketimbang lingkungan dan masyarakat lokal. Pengusaha tambang sendiri menyambut baik sosialisasi ini, tetapi meminta simulasi terperinci agar aturan baru tidak membebani operasional mereka.
Kesimpulan: Bahlil Kumpulkan Pengusaha Tambang Sebelum Bulan Oktober
Rencana Bahlil mengumpulkan pengusaha tambang menunjukkan upaya memperbaiki tata kelola pertambangan di Indonesia. Dengan fokus pada perubahan RKAB dan hilirisasi, ia berupaya menciptakan keadilan ekonomi dan transparansi. Namun, tantangan besar menanti, terutama dengan sorotan terhadap masa lalunya dan dampak lingkungan tambang. Keberhasilan rencana ini bergantung pada komunikasi yang baik dengan pelaku usaha dan masyarakat, serta komitmen menjaga integritas di tengah isu sensitif seperti korupsi dan kerusakan lingkungan.
